Profil

GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Umum

Badan Narkotika Kota Malang adalah organisasi yang beranggotakan ansur-ansur dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan Polresta Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota Malang. Badan Narkotika Kota Malang memiliki fungsi antara lain :

  1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
  3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  4. Pemutusan jaringan peresdaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  5. Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan di wilayah Kota Malang dalam rangka penaggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
  6. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

B. Susunan dan Tugas Pokok serta Fungsi Keanggotaan

  1. Susunan Keanggotaan
    Susunan keanggotaan atau kepengurusan Badan Narkotika Kota Malang Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 366 Tahun 2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Malang adalah sebagai berikut :

    1. Ketua : Wakil Walikota Malang
    2. Wakil Kepala I : Waka. Polresta Malang
    3. Wakil Kepala II : Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Malang
    4. Kepala Pelaksanan Harian (KALAKHAR) : Kompol Drs. Bambang ANDJAR S, S.H., M.Si. (Perwira Staf Polresta Malang)
    5. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Setda Kota Malang
    6. Bidang Pencegahan
    a. Koordinator : Kabag. Bina Mitra Polresta Malang;
    b. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan:
    1. Kepala Bagian Hukum setda Kota Malang;
    2. Kepala Humas setda Kota Malang;
    3. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
    4. Kepala Bidang Pengawasan Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
    5. Ketua Gerakan Arek Anti Narkoba (GAMAN).
    c. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan : Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Malang;
    d. Sub Bidang Potensi Masyarakat : Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Malang.
    7. Bidang Penegak Hukum:
    a. Koordinator : Kasat Narkoba Polresta;
    b. Sub Bidang Intelejen : KBO Intel Polresta;
    c. Sub Bidang Penindakan :
    1. KBO Sat Narkoba Polresta Malang;
    2. Ketua DPC Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Cabang Malang.
    d. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan : Kanit Sidik Sat Narkoba Polresta Malang.
    8. Bidang terapi dan Rehabilitasi :
    a. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang;
    b. Sub Bidang Sosial : Ka. Subbag. Pemuda dan Olah Raga pada Bagian Sosial Setda Kota Malang;
    c. Sub Bidang Medik : Kepala Bidang Pelayanan Medis RSU dr. Saiful Anwar;
    d. Bantuan dan Rehabilitasi Sosial pada Bagian Sosial Setda Kota Malang.
    9. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informatika:
    a. Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata , Informasi dan Komunikasi Kota Malang;
    b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan : KBO Reskrim Polresta Malang
    c. Sub Bidang Pengelolaan dan Sistem Jaringan Informasi :
    1. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi Kota Malang;
    2. Kanit III Sat Intel Polresta Malang;
    3. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Keanggotaan

Kepala Badan Narkotika Kota Malang mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
b. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan kerjasama nasional antar daerah dan di wilayah Kota Malang dalam rangka penaggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Wakil Kepala I mempunyai tugas:

Wakil Kepala II mempunyai tugas:

Kepala Pelaksanan Harian (KALAKHAR) mempunyai tugas:
Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di Kota Malang dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Sekretaris mempunyai tugas:

Bidang Pencegahan:
a. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas:
1) Melaksanakan penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan;
2) Melaksanakan sosialisasi materi dan panduan penyuluhan;
3) Melaksanakan sosialisasi panduan peran aktif masyarakat.
b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas:
1) Menyusun modul pelatihan bagi petugas penyuluhan;
2) Menyusun panduan penyelenggaraan pelatihan petugas/ satgas penyuluh;
3) Malaksanakan pelatihan bagi petugas/ satgas penyuluh;
4) Monotoring dan evaluasi upaya di bidang pencegahan.
c. Sub Bidang Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
1) Menyusun panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba;
2) Melaksanakan penguatan kelembagaan paran serta masyarakat;
3) Advokasi pendampingan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Bidang Penegak Hukum:
a. Sub Bidang Intelejen mempunyai tugas:
1) Menyusun materi dan panduan penyuluhan bidang penegakan hokum;
2) Melaksanakan pelatihan petugas/ aparat penegak hukum.
b. Sub Bidang Penindakan mempunyai tugas:
1) Melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
2) Pemetaan kultivasi permasalahan permasalahan narkoba;
3) Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;
4) Melakukan penindakan laboratorium gelap pemproduksi narkoba;
5) Melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba jalur darat, laut dan udara.
c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan mempunyai tugas:
1) Identifikasi, monitoring dan evaluasi bidang penegakan hokum;
2) Meningkatkan sarana/ prasarana kegiatan penegakan hokum;
3) Penyusunan perencanaan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan hasil operasi;
4) Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing.

Bidang Terapi dan Rehabilitasi :
a. Sub Bidang Sosial mempunyai tugas:
1) Melakukan inventasisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi;
2) Menyusun panduan peran serta masyarakat bidang terapi dan rehabilitasi;
3) Mensosialisasikan panduan peran serta masyarakat bidang terapi dan rehabilitasi.
b. Sub Bidang Medik mempunyai tugas:
Meningkatkan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba.
c. Sub Bidang Diklat Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas:
1) Menyusun standarisasi bidang terapi dan rehabilitasi;
2) Mensosialisasikan standarisasi bidang terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat;
3) Melakukan uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi;
4) Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM bidang terapi dan standarisasi;
5) Memonitoring advokasi dan evaluasi bidang terapi dan rehabilitasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Informatika:
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
Melakukan penelitian dan pengembangan bidang pencegahan, bidang penegakan hukum serta bidang terapi dan rehabilitasi.
b. Sub Bidang Pengelolaan dan Sistem Jaringan Informasi mempunyai tugas:
1) Pengumpulan hasil-hasil penelitian tentang narkoba;
2) Meningkatkan sarana dan prasarana;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi;
4) Memonitoring dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan.


DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konversi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

Peratuiran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pembinaan Minuman Keras;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Penaggulangan NAPZA serta Kenakalan Remaja;

Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/02/VI/2002/BNN tanggal 29 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *